JK, Kritik Kebijakannya, Tapi Nikmati Proyeknya

Comment
X
Share

POSKOTA.TV – HM Jusuf Kala sedang giat mengritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan infrastuktur. Tapi – di sisi lain – grup perusahaannya menikmati proyek proyek yang dikritiknya.
Maka, patut diduga, berbagai pernyataan yang berbau penggiringan opini, bernuansa provokatif dan banyak manipulasi itu – dilakukan politisi yang juga pebisnis ini, demi menampung proyek APBN / APBD bagi perusahaannya, dan sungguh sangat tidak elok. Bahkan menjijikan.

Bayangkan – HM Jusuf Kalla mengritik Jokowi yang membangun jalan tol – yang katanya hanya dinikmati oleh kaum berada. Tapi perusahaan di keluarganya di bidang kontruksi – PT Bukaka Teknik Utama Tbk – ikut membangun jalan tol Jakarta-Cikampek II elevated.
Jusuf Kalla mengritik hilirisasi smelter, tapi membangun pabrik smelter nikel Luwu, Sulawesi Selatan. Pabrik smelter nikel itu dibangun JK, melalui PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), anak perusahaannya, dengan nilai investasi sebesar Rp 10 triliun.
Dan terakhir JK mengiritik peningkatan pembangunan infratuktur. Tapi – lagi lagi, PT Bukaka kebagian pembangunan jembatan yang tersebar di 37 lokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan nilai total Rp.2 triliun.

Alangkah munafiknya HM Jusuf Kalla. Berpolitik untuk meraih kontrak bisnis sebagai modus, dengan cara yang kasar dan sangat menjijikan. Sangat tidak sehat untuk pendidikan bangsa kita.
Pewaris Kalla Grup, saudagar kaya Sulawesi ini, sudah lama dikenal tak semata sebagai pengusaha. Melainkan politisi yang pernah menjadi orang pemerintah, yaitu Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia (1999-2000), pernah jadi Menko Kesra (2001-2004), memimpin Partai Golkar (2004-2009) lalu menjadi Wakil Presiden RI era SBY 2004–2009 dan dan era Jokowi pertama 2014–2019, sehingga tahu persis bagaimana mengelola negara sekaligus mengintip peluang bisnis untuk grup usahanya itu.

Celakanya, dia hanya memanfaatkan untuk keuntungan usahanya sendiri. Ketika tidak dapat bagian cenderung menyalahkan – terutama ketika tidak sedang di dalam kubu kekuasaan.
Paling aktual, pengusaha berdarah Bugis ini menyoroti arah kebijakan pembangunan infrastruktur era Jokowi
dengan menyebut Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar atau non-tol. Keberhasilan membangunan 2.600 kilometer jalan tol selama 9 tahun masa pemerintahan Jokowi, kata JK, perhatian terhadap jalan biasa masih perlu ditingkatkan.

Dia menyampaikannya pada acara puncak perayaan milad ke-21 Partai Keadailan Sejahtera, Sabtu (20/5/2023).
“Penting sekali jalan tol, tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia itu data BPS. Artinya orang menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar, tetapi jalan rakyat yang dilalui tiap hari oleh petani pedagang kecil rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh kecil saja,” kata Jusuf Kalla.
Jalan rusak adalah kewenangan gubernur dan bupati, bagaimana Jusuf Kalla menimpakan semua pada Presiden Jokowi? Provokasi yang penuh manipulasi itu sangat mempan bagi awam dan kelompok kadrun, tapi sangat janggal bagi mereka yang paham proyek pembangunan jalan.

Munafiknya, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) yang tak lain perusahaan grup Jusuf Kalla – meraih kontrak untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II elevated STA 9+500 dan STA 47+500. BUKK bekerjasama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Proyek senilai Rp2,950 triliun itu terbagi dalam empat pekerjaan, yaitu Rp847,748 miliar untuk pekerjaan suplai material jembatan, Rp58,215 miliar untuk pekerjaan pengiriman material jembatan, dan Rp612,950 miliar untuk pekerjaan galvanizing material jembatan. Kemudian, sebesar Rp1,432 triliun untuk pekerjaan fabriasi dan ereksi struktur jembatan proyek.

Dan proyek berbagai KKN itu berujung kasus. Petinggi PT Bukaka Teknik Utama (BTU) diperiksa terkait penyidikan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated 2016 lalu.
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), memeriksa inisial SB selaku Direktur Operasional-II PT Bukaka Teknik Utama.

”SB diperiksa selaku Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pada pengerjaan pembangunan design and build Jalan Tol Japek-II Elevated dan Ruas Cikunis-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Sikunir dan Karawang Barat,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam siaran pers Selasa (16/5/2023) itu.
DALAM kesempatan lain HM Jusuf Kalla mengkritik ketergantungan proyek pemerintah terhadap pelaku usaha dan tenaga dari luar negeri. Dia mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.

Padahal, sebelumnya, anak grup perusahaannya – yaitu PT Bumi Mineral Sulawesi – juga kebangian membangun Smelter. Smelter nikel yang tengah dibangun di Palopo, Sulawesi Tengah, selesai pada 2023.
Sedangkan untuk pabrik feronikel di Palopo, Afifuddin Suhaeli Kalla selaku Direktur Keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk itu mengatakan, targetnya akan selesai tahun depan. “Dan pada 2024 awal mungkin pabrik nikel sulfatnya sudah jadi juga,” ujar keponakan JK itu, dalam paparan publik di kantor Bukaka, Cileungsi, Rabu (18/5/2022) lalu.
Sebagai informasi, rencana Bukaka membangun smelter nikel di Palopo sudah ada sejak 2015. Pada waktu itu, perkiraan biaya pembangunan mencapai Rp400 miliar.

MENDAPATKAN proyek pemerintah yang bersumber APBN adalah satu hal, mengritik arah pembangunan presiden yang memerintah adalah hal yang lain lagi – begitulah kredo Jusuf Kalla dalam berbisnis dan berpolitik.
Seraya mengritik prioritas pembangunan infratuktur di masa pemerintahan Jokowi, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla, meraih kontrak kerja sama untuk proyek penggantian atau duplikasi jembatan Callender Hamilton di Jawa.
Melalui anak usaha PT Baja Titian Utama, Bukaka menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat dengan nilai investasi sebesar Rp2,19 triliun.
Perseroan akan melaksanakan proyek pada 37 lokasi jembatan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan perjanjian memiliki jangka waktu hingga 12 tahun. Terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan.
Anak usaha BUKK akan memperoleh pembayaran setelah masa konstruksi selesai melalui skema pembayaran ketersediaan layanan selama 10 tahun. Nilai pembayaran sebesar Rp477,87 miliar per tahun di luar PPn.
“Perolehan kontrak oleh PT Baja Titian Utama akan memberikan dampak berupa potensi tambahan pendapatan dan laba,” katanya dalam keterangan resmi Senin (6/12/2021).

Laman media bisnis industri.kontan.co.id/ tayangan 18 Mei 2023 ini, memberitakan, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) membidik pendapatan mencapai Rp 5,12 triliun pada tahun ini. Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama Afifuddin Kalla mengungkapkan, meskipun memasuki tahun politik namun pihaknya cukup optimis bisa memperoleh kinerja yang positif. Ini tercermin dari proyek yang diraih sejauh ini.
Sepanjang tahun 2022 lalu Bukaka Teknik Utama membukukan pendapatan sebesar Rp 4,14 triliun dan laba bersih sebesar Rp 450.5 miliar.

JADI kurang apa baiknya pemerintah era Joko Widodo pada Jusuf Kalla. Tapi air susu dibalas dengan air tuba.
Gusti Allah mboten sare, kata pepatah orang Jawa. Dan untuk keserakahan keluarga yang tak pernah puas ini, membayar mahal atas ketamakannya.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa sebagai tersangka dalam kasus perbankan.
Keponakan Jusuf Kalla itu diduga mengabaikan perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya penyelamatan Bank Bukopin.

Sebagai tindak lanjut kasus tersebut, penyidik telah mengagendakan pemeriksaan perdana kepadanya. Namun, belum diketahui pasti waktu pemeriksaan itu.
“Sedang dijadwalkan untuk minggu depan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika saat dikonfirmasi, Jumat (12/3).
Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa sebagai tersangka. Kasus ini sendiri berkaitan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelamatkan PT Bank Bukopin, Tbk.

“Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3).
Kasus ini diketahui bergulir sejak Mei 2018 saat Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif OJK, karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak Januari hingga Juli 2020.
Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo yang saat itu dijabat Sadikin Aksa (SA). Perintah tertulis itu tertuang dalam surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.”Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut,” ungkap Brigjen Pol Helmy Santika. https://www.facebook.com/supriyanto.martosuwito

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *