Putusan MK, Pemilu 2024 Tetap Berlaku Proporsional Terbuka

Comment
X
Share

POSKOTA.TV – Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tegas menolak permohonan judicial review terhadap pasal mengenai sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memutuskan sistem pemilu yang berlaku proporsional terbuka.

Putusan proporsional terbuka dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (15/6/2023). “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman.

Putusan tersebut menurut Anwar Usman diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim konstitusi, yakni Anwar usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah.

Untuk diketahui, sidang uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu diajukan pada 14 November. Gugatan itu teregister dengan nomor gugatan 114/PPU-XX/2022.

Para pemohon sidangbuji materi ini, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Salah satu inti gugatannya para pemohon meminta agar Hakim MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Alasan para pemohon dalam gugatannya menilai sistem pemilu proporsional terbuka akan melemahkan pelembagaan sistem kepartaian. Loyalitas calon anggota legislatif yang terpilih cenderung lemah dan tidak tertib pada garis komando partai politik.

Para Pemohon juga berpandangan seharusnya ada kewenangan partai untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen. Karenanya pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Para pemohon sebelumny berharap jika permohonan dikabulkan MK, maka pada Pemilu 2024 nanti masyarakat Indonesia hanya akan mencoblos partai politik karena tidak ada lagi nama-nama calon anggota legislatif di surat suara pada Pemilu 2024.

Pasal yang digugat para pemohon, yakni Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), dan Pasal 426 Ayat (3) UU Pemilu.(Omi)

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *