Maksum

Kekuatan Politik Nahdliyin di Pilpres 2024, pada Saatnya Deklarasi

Comment
X
Share

Oleh : H. Maksum Zuber ( mantan Sekjen PP IPNU )

Nahdliyin ;

“ Kata Nahdliyin adalah pilihan kata netral menghindari polemik terkait politik identitas “. Dan kami pilih kata Nahdliyin dalam kesempatan menulis opini ini, karena tulisan ini berkaitan dengan prilaku politik masyarakat dilingkungan Nahdliyin. Selain itu dalam tulisan in lebih memilih kata Nahdliyin sebagai sikap memulyakan para ulama sepuh dan pengurus PBNU yang sekarang sedang menjalankan amanat Muktamar ke 34.

Pilihan Kata “ Nahdliyin atau NU “ merupakan dua kata yang punya makna berbeda-beda, kami memaknai Nahdliyin lebih ke jamaah/warga sedangkan NU lebih ke Jam’iyah (ada Pengurus dan Struktur, di Jamiyah NU ada Banom dan Lembaga/Lajnah).
Jam’iyah pastinya ada Anggaran Dasar, Program dan aturan turunannya.PBNU sebagai Jam’iyah tertinggi tentu dan pasti menjalankan agenda sesuai AD-ART dan Aturan turunannya serta Program-program sesuai Hasil Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021. Khusus menghadapi hajat politik pemilu 2024 PBNU menjaga jarak dengan kekuatan politik praktis manapun terutama terkait Pilpres dan menjauhkan dari “ Politik Identitas “

Sebagian publik ada yang belum tahu, apa saja rambu-rambu yang tidak boleh digunakan untuk “ politik identitas “, apakah seputar identitas fisik ( Kantor, Bendera, Logo dan Struktur nya untuk terlibat Politik Praktis ) atau termasuk kata/ tulisan “ NU “, Pemikiran dan Warganya “.

Kita tahu bahwa PBNU sedang kerja keras menjelang pemilu 2024, menjaga marwah NU dari “ Politik Identitas “, sudah banyak PC NU, PWNU dan bahkan pengurus PBNU sendiri di tegur dengan lisan dan ada melalui tulisan (surat peringatan).
Melebel dirinya NU saat ini agak canggung, kalau tidak tercatat sebagai pengurus baik Tingkat Ranting NU, MWC NU, PCNU, PWNU maupun PBNU dan atau kalau tidak pegang sertifikat kaderisasi. Tidak bisa sembarang bikin lembaga atau yayasan (di notariskan ) menggunakan kata NU oleh Kemenkumham (diminta) ganti nama lainnya. Namun demikian, Ghirah ke-NU-an Nahdliyin (warga) tidak luntur.

Dari uraian diatas, Kekuatan Politik Nahdliyin dalam konteks politik praktis memiliki daya dorong yang luar biasa besar karena jumlah Nahdliyin luar biasa besar, sebagai kekuatan politik di Pilpres 2024, bila di bandingkan dengan kakutan politik diluar mesin politik Nahdliyin. Bagaimanan dengan pilihan politik Nahdliyin, apakah bisa dipengaruhi…? sepertinya Nahdliyin susah di pengaruhi (hak pilihnya relatif independen) walaupun melalui jalur struktural NU, kenapa…? karena PBNU sudah tidak ikut cawe-cawe politik praktis terutama soal Pilpres 2024.

Potret Pemilu 2024
;

Dinamika politik nasional menuju Pemilu 2024 semakin ramai, seiring dengan aksi-reaksi yang terjadi di antara partai politik dan koalisi partai politik pengusung pasangan capres-cawapres yang akan memasuki gelanggang pertarungan, ragam kekuatan sudah mulai terkonsolidasi. tahun ini dan awal tahun 2024 menjadi fase tersibuk partai politik.

Di pemilu 2024 terutama terkait Pilpres, ada yang menarik disimak yakni adanya parpol mendeklarasikan capres jauh-jauh hari dan parpol tersebut anggota koalisi pemerintah, padahal masa koalisi pemerintah yang sedang berkuasa masih panjang (kurang lebih ¬3 tahun lagi), sangat terasa guncangannya bagi masyarakat akibat kerja pemerintah yang sebagian anggota kabinetnya dari partai politik dan bila ada pertemuan internal (parpol) sering dengan pengumpulan masa dan saling sindir di publik.

Publik disuguhi opini seakan-akan hanya ada tiga figur capres yang menguat untuk masuk ke gelanggang pertarungan dengan dukungan survei-survei yang mengarah nama-nama capres tersebut, yang kemudian muncul respon publik di jawa timur yang menganggap survey-survey itu sebagai faktor penyokong menguatnya ketiga Capres tersebut.

Saat ini, masih minim adanya forum akademik dan diskusi kritis adu gagasan dan program pasangan Capres-Cawapres, sehingga publik tidak sempat menangkap pancaran kejujuran, kehangatan, dan kesungguhan atau sebaliknya kepalsuan, kedangkalan, dan kepura-puraan karena wadah atau forum gagasan dan program minim. Padahal di situlah konvergensi simbolik atau berbagi kesadaran bersama itu akan diuji, namun saat ini yang dominan di media dan medsos berita kunjungan, deklarasi dan sejenisnya.

Akibatnya, hampir dua tahun lebih kecenderungan publik hanya membicarakan Capres dan sedikit publik membicarakan Cawapres 2024, padahal kerja-kerja politik terkait dengan pasangan Capres-Cawapres ke dalam kesadaran publik itu bukan perkara mudah. Tak cukup menggunakan pendekatan linear lewat beragam publisitas di media massa dan medsos. Para elite harus datang, menyapa warga, membangun interaksi, mendengarkan dengan kejernihan hati dan pikiran apa yang jadi keluh kesah mereka, serta memformulasikan masukan mereka menjadi suatu benang merah gagasan dan program yang patut diperjuangkan.

Mengukur Kekuatan Politik Nahdliyin ;

Sejarah berdirinya kekuatan politik Nahdliyin 1999 adalah Pengurus dan Kyai-Kyai NU yang punya pesantren di desa-desa dan kota-kota di Indonesia dan sebagian pengurus NU jadi pengurus kekuatan politik Nahdliyin dan yang duduk di DPR dan DPRD seluruh Indonesia hampir 90% Nahdliyin. Bahkan hasil survei menyatakan bahwa kekuatan politik (partai-partai ) yang mempunyai pemilih setia adalah kekuatan politik Nahdliyin.

Modal kekuatan politik Nahdliyin diantaranya Punya mesin politik (masih berjalan) sampai ke desa-desa, pemilihnya setia. Sebagai sumber nilai keagamaan (Kyai-kyai dan Gus-Gus Pondok Pesantren) serta Beragam wadah silaturrahim dan komunikasi seperti tahlilan, yasinan, dibaan/sholawatan, hari-hari Besar Islam, dan sejenisnya. Sebagai Rumah Aspirasi ; Ada di setiap Provinsi dan Kabupaten / kota yakni anggota DPR dan DPRD Serta Program-program aspirasinya berjalan untuk Kesejahteraan dan Penguatan Kelembagaan di lingkungan warga Nahdliyin dan Pondok Pesantren serta Kebijakan untuk kepentingan sosial keagamaan dan kebangsaan.

Modal kekuatan politik Nahdliyin ini telah dikonsolidasikan melalui partai yang didirikan oleh PBNU sesuai surat resmi proses pembentukannya yang dideklarasikan pada tahun 1998 (tepatnya 23 Juli 1998) oleh para kyai-kyai Nahdlatul Ulama, Deklarator ; KH. Abdurrahman Wahid, KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruhyat, KH. A. Mustofa Bisri, KH. Zuhdi Fatkur dan KH. A. Muhith Muzadi. Tim 5 Pendiri PKB ; KH.Ma’ruf Amin, KH. Said Agiel Siradj, KH.Ahmad Bagdja, KHM. Rozy Munir, KHM. Mustafa Zuhad Mugni.dan TIM 9 Asistensi Pendiri PKB; H. Zainal Arifin Junaidi, H. Muhyiddin Arubusman, H. A. Muhaimin Iskandar, H. Andi Muawiyah Ramly. H. Abd. Aziz, H. Lukman Hakim Saifuddin, H. Fachri Toha, H. Amin Said Al Husni, HM. Nasihin Hasan.

Trand kekuatan politik Nahdliyin terus naik walaupun sempat anjlok tahun 2009, Perolehan Kursi untuk DPR RI ; tahun 1999 jumlah kursi 51, tahun 2004 jumlah kursi 52, tahun 2009 jumlah kursi 27, tahun 2014 jumlah kursi 47, dan tahun 2019 jumlah kursi 58. Adapun perolehan Kursi DPRD Tingkat Provinsi ; tahun 2014 jumlah kursi 145, tahun 2019 jumlah kursi 180 kursi. serta DPRD Tingkat Kabupaten/Kota 1.553 kursi total keseluruhan di Indonesia.

Mesin politik Nahdliyin menjelang Pilpres 2024 sangat luar biasa solid dengan tenaga paripurna mengkonsolidasikan kekuatan kedalam dan keluar. Konsolidasi kedalam secara intens dilingkungan Nahdliyin secara masif bergerak baik Kyai-kyai, Gus-Gus dan Santri. Konsolidasi keluar semakin instensif dengan kelompok nelayan, tani, buruh, seniman, budayawan dan akademisi dll.

Ada kekuatan politik diluar yang beririsan dengan pemilih Nahdliyin yakni partai Islam dan Nasionalis. Namun tidak signifikan meraup pemilih Nahdliyin, kenapa..? Pertama, karena partai islam dan nasionalis tersebut tidak lahir (Resmi) dari NU hanya memasukan Kyai NU dalam struktur pengurus. Kedua, Caleg-caleg nya hanya segelintir dari Nahdliyin. Ketiga, Garis perjuangannya tidak mencantumkan Garis Perjuangan Ahli Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.

Menimbang Kapasitas Calon Presiden ;

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, menanggapi hasil temuan survei pakar yang dilakukan oleh PT. Arus Survei Indonesia dalam acara Rilis Survei Pakar/Public Opinion Makers dengan tema Menimbang Kapasitas Calon Presiden 2024 pada Selasa (13/7). Lili memberikan apresiasi kepada survei yang telah dilaksanakan pada 2-10 Juli 2021. “Dalam survei ini tidak hanya mencantumkan persoalan popularitas dan elektabilitas, tetapi juga kapasitas, yang selama ini ditonjolkan adalah lebih ke arah populisme. Ini penting untuk mencari pemimpin yang memiliki kapasitas.

lebih lanjut menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh kandidat calon presiden ada tiga, yakni karakter atau integritas, visi-misi, dan rekam jejak. “Keberhasilan seseorang bukan karena popularitas tetapi harus mempunyai tiga hal utama tersebut. Harusnya ini menjadi catatan oleh para elite politik bahwa publik, melalui survei ini, menginginkan tiga aspek penting ini,” Menurut Lili, ada paradoks dalam demokrasi yang menganut adagium One Man One Vote. “Siapapun orang bisa dipilih meskipun orang itu tidak memiliki kapasitas.

Kekuatan Politik Nahdliyin mencatat terkait “ Kapasitias “ diantaranya adalah bisa membaca Al-Quran, bisa membaca issu-issu politik ekonomi, pertahanan, keamanan dan kondisi lokal, nasional dan global, bisa membaca harkat dan martabat bangsa dan bisa membaca tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Pembentukan Opini ;

Sosiolog yang juga pakar komunikasi Jerman, Ferdinand Tönnies, dalam buku klasiknya, Kritik der öffentlichen Meinung (1922), membagi tiga tahap proses pembentukan opini publik.

Tahap pertama, die luftartigen position. Pada tahap ini, opini masih sangat acak, tak menentu, dan publik mulai ramai memperbincangkannya. Di fase ini, semua yang berkeinginan menjadi capres ataupun cawapres umumnya memunculkan diri dalam beragam cara. Ada yang tebar pesona lewat medsos, baliho, videotron, bingkai berita media, ataupun karya nyata lewat jabatannya, pastinya dikelola melalui basis Struktur Kekuatan Politik Nahdliyin.

Tahap kedua, die fleissigen position. Pada tahap ini, opini publik telah membentuk pola. Opini terkonsolidasi pada mereka yang pro ataupun kontra. Masyarakat mengonsolidasikan diri menjadi pendukung, penentang, ataupun pihak yang belum menentukan pilihan.

Tahap ketiga disebut die festigen position, yakni tahap solidnya opini dan biasanya telah memunculkan mapan atau tetapnya opini publik di masyarakat. Kekuatan Politik Nahdliyin sejak ada pergerakan opini terkait Pilpres 2024 sejak satu tahun kemarin dan tahun ini sudah mengelola dengan baik, InsyaALLAH Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nahdliyin untuk Pemilu 2024 akan segera Deklarasi.

Komunikasi Politik ;

Dari perspektif komunikasi politik, ada tiga faktor yang penting dikelola oleh parpol dan koalisi parpol secara serius, cermat, dan tepat guna di tengah derasnya opini publik menjelang 2024.
Pertama, narasi. Kekuatan Politik Nahdliyin sering terhubung dengan persepsi sehingga pengelolaan narasi sangat penting. Narasi bukan sekadar kata-kata, melainkan juga tindakan simbolik yang akan diinterpretasi oleh ragam pihak.

Kekuatan Politik Nahdliyin menempatkan narasi tidak semata memiliki nilai dan daya ikat emosional terkait sisi personal figur capres/cawapres, tetapi juga nilai fungsional, yakni terkait gagasan dalam mengatasi ragam persoalan negeri ini. Seperti Persoalan inflasi, dampak geopolitik, polarisasi di masyarakat, penegakan hukum, dan sejumlah persoalan lain yang membutuhkan respons dari para kontestasi di Pilpres 2024.

Walter Fisher dalam bukunya, Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action (1987), mengingatkan pentingnya membangun rasionalitas naratif. Tak semua narasi memiliki kekuatan yang sama untuk bisa dipercayai. Ada dua prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni kepaduan (coherence) dan kebenaran (fidelity). Tentu narasi tak hanya direduksi jadi sekadar tagline dalam branding politik.

Gagasan untuk mengatasi persoalan kebangsaan saat ini dan ke depan diresonansikan. Kepaduan antara narasi dan karakter pembawa narasi. Pun demikian titik temu antara narasi dan kebenaran faktual yang terjadi di masyarakat, akan jadi pertimbangan kekuatan politik Nahdliyin sebagai bagian dari solusi bangsa.

Kedua, konvergensi simbolik elite dengan publik. Opini publik itu awalnya kerap bertebaran secara acak dalam konstruksi personal ataupun konstruksi kelompok. Bahkan, jika tak dikelola dengan baik, opini publik bisa menyerupai gelembung yang memenuhi media dan lini masa media sosial, tetapi saat mau diraih pecah dan raib tak berbekas.

Dalam bukunya The Force of Fantasy: Restoring the American Dream, Ernest Bornmann (1985) menyatakan, tujuan konvergensi simbolik adalah menjelaskan bagaimana para individu berbincang antara satu dan yang lainnya hingga mereka berbagi kesadaran umum dan menciptakan rasa memiliki identitas dan komunitas. Intinya, salah satu cara mengikat perasaan kekitaan di antara capres/cawapres dengan publik adalah terbangunnya kesadaran bersama.

John F Cragan dalam buku Understanding Communication Theory: the Communicative Forces for Human Actions (1998) menjelaskan konvergensi simbolik sebagai kekuatan komunikasi di balik penciptaan kesadaran umum.

Ketiga, faktor privasi dalam komunikasi. Persoalan politik yang kerap mengemuka di tengah situasi penuh paradoks adalah pengelolaan pesan mana yang seharusnya disampaikan dan mana yang seharusnya disimpan. Pernyataan elite harus mempertimbangkan konsekuensi bagi diri dan kekuatan politiknya. Tunggu saatnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nahdliyin Deklarasi.

1. https://id.wikipedia.org/wiki/partai_Kebangkitan¬_Bangsa
2. https://www.uinjkt.ac.id/opini-publik-capres-2024/
3. https://politik.brin.go.id/berita-terkini/kapasitas-dan-tiga-aspek-penting-untuk-kandidat-calon-presiden-2024/

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *