Komisi VII DPR Tolak Rencana Kenaikan Pajak Kendaraan

Comment
X
Share

POSKOTA.TV – Rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) mendapat penolakan dari Komisi VII DPR RI Fraksi PKS. Kebijakan tersebut dinilai akan memberatkan ekonomi masyarakat kecil.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Dr H Mulyanto menegaskan, partainya dengan tegas menolak rencana kenaikan pajak kendaraan.
“Fraksi PKS menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikan PKB,” tegas Mulyanto, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan, bahwa pemerintah tidak adil apabila sampai menaikkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena sebelumnya pemerintah membatalkan pemberlakuan pajak hiburan sebesar 40 persen kepada pengusaha. Padahal, kenaikan tersebut merupakan amanat Undang-Undang.

“Kita tidak setuju dengan wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor tersebut. Ini akan langsung memukul para pengendara motor, apalagi pengemudi ojek yang jumlahnya sangat banyak. Sebaiknya kebijakan seperti ini ditunda. Biar diputuskan oleh presiden yang akan datang,” kata Mulyanto.

Menurut dia, tanpa kenaikan pajak kendaraan bermotor daya beli masyarakat sudah lemah. Apalagi jika nanti kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Besar kemungkinan masyarakat tidak mampu akan kesulitan.

“Maksud hati ingin menambah pendapatan negara, yang ada pemerintah malah nombok karena harus menyediakan bansos yang cukup bagi masyarakat tidak mampu. Karena itu sebaiknya kebijakan ini dibatalkan,” ujar dia.
“Jadi tidak usahlah pemerintah mengangkat isu yang memberatkan rakyat. Beri ruang masyarakat untuk bernapas dan memulihkan ekonomi keluarga mereka pascapandemi COVID-19,” tukasnya. (admin)

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *