Menakar Hak Angket DPR Membongkar Pelanggaran TSM Pilpres 2024

Comment
X
Share

Oleh : Maksum Zuber
Mantan Sekjen PP IPNU

POSKOTA.TV – Pilpres dipilih secara langsung merupakan tuntutan reformasi hasil amandemen ketiga UUD 1945, yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 1 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pelaksanaan pilpres secara langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu 2024 yang ke lima.
Istilah Pelanggaran TSM ( Terstruktur, Sistematis dan Masif ) bergulir sejak Plpres 2014 dan pada Pilpres 2019, Saat itu Prabowo Subiyanto tercatat sebagai kandidat Capres, dengan dalih sengketa adalah pelanggaran Pilpres katagori Terstruktur, Sistematis dan Masif ( TSM ).
Pada Pilpres 2014 dan Pemilu 2019 dimana Prabowo Subiyanto sebagai Kandidat Capres gagal membuktikan terjadi pelanggaran TSM yang didalilkan. Akankah Pemilu 2024 mampu membuktikan pelanggaran TSM, melalui Hak Angket.

Hak Angket :
Hak angket adalah istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari perundang-undangan Belanda, recht van enquete (hak menyelidiki). Kata enquete itu sendiri diadopsi dari istilah bahasa Perancis enquete, yang berarti pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan.

Regulasi hak angket terdapat dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

Hak angket pertama kali diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kemudian diperkuat pada tahun 1954 dengan diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang memberikan wewenang bagi DPR untuk menyelidiki (enquete) aturan-aturan yang ada.

Selanjutnya, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 79 ayat (3) termaktub: “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan UU MD3 ( UU nomor 17 Tahun 2014) tersebut, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak angket. Pertama, hak itu bertujuan untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Maksum

Penyelenggaraan hak angket DPR merupakan bentuk perwujudan dari prinsip check and balance. Berdasarkan prinsip check and balance ini, maka kekuasaan negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 199, disebutkan bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan penyelidikan.

Usulan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.
Jika hak angket ditolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Jika usulan hak angket diterima, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan Panitia Angket yang terdiri dari atas semua unsur fraksi DPR.
Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuk. Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan Panita Angket.

Pilpres 2004 :
Sejak pilpres pertama pada 2004 ( terjadi dua putaran ) putaran pertama tercatat pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid yang mengklaim kehilangan 5,43 juta suara menggugat KPU ke MK dan saat terjadi putaran kedua tidak mengajukan gugatan. Pada tahun 2009 gugatan juga dilakukan oleh dua pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Pada pilpres 2014 dan 2019 (dalam dua pilpres Prabowo kalah dua kali dan menggugat hasil pilpres ke MK) dan pilpres 2024 akan terjadi gugatan lawan politiknya.

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pendaftaran sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Gedung MK. Banyak suara tidak sah yang diributkan seusai pemilihan presiden putaran pertama 5 Juli 2004.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta para calon presiden untuk segera mendaftarkan, karena tenggat waktu yang diatur Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah 3 x 24 jam (26/7/2004). Jimly menegaskan MK tidak membatasi calon presiden yang mengajukan permohonan. Kelima calon memiliki hak konstitusional yang sama untuk beperkara di MK.

Melalui empat kali persidangan meliputi pemeriksaan dan pembuktian pada 2-5 Agustus 2004, MK menilai, permohonan pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak sesuai Pasal 77 Ayat (4) UU No 24/2003 tentang MK. Menurut MK pemohon tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan kehilangan suara sebesar 5,43 juta suara.

Pada putaran kedua Pilpres Mahkamah Konstitusi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 berdasarkan hasil penghitungan KPU (4/10/2004).
Setelah batas waktu 3×24 jam pengajuan permohonan sengketa, yang jatuh pada 7 Oktober 2004 pukul 16.20, habis, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan penetapan KPU soal hasil penghitungan suara pilpres tersebut telah bersifat final dan mengikat secara hukum. Dengan ini, MK menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004-2009.

Pilpres 2009 :
KPU menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang Pemilu Presiden 8 Juli 2009. Pasangan dengan nomor urut dua ini meraih 73.874.562 suara (60,80 persen), jauh melampaui perolehan pasangan nomor urut satu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) dengan 32.548.105 (26,79 persen), dan pasangan nomor urut tiga, Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dengan perolehan 15.081.814 (12,41 persen).

Hasil rekapitulasi KPU mendapat resistensi dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan JK-Win memberikan pernyataan menolak hasil Pemilu Presiden 8 Juli 2009, sementara pasangan Mega-Pro sepakat mengambil langkah hukum ke MK untuk menggugat berbagai kecurangan dalam Pilpres 2009.

Pasangan JK-Win mendaftarkan gugatan ke MK pada 27 Juli 2009. Persoalan utama yang dibawa ke MK adalah kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Pihak JK-Win menemukan banyak sekali pemilih ganda dalam soft copy DPT 2009 dan terkait perubahan DPT yang dilakukan dua hari sebelum pemungutan suara. Hal ini bertolak belakang dengan UU yang menyebutkan persoalan DPT harus selesai 30 hari menjelang pemungutan suara. Selain itu, penciutan sekitar 60.000 TPS yang tidak jelas dan transparan juga menjadi persoalan.

Sementara itu kubu Mega-Pro mendaftarkan sengketa perselisihan hasil suara ke MK pada 28 Juli 2009. Kubu Mega-Pro menuntut MK memerintahkan pemilu ulang di seluruh Indonesia. Bila permintaan itu tidak dapat diwujudkan, setidaknya ada pemungutan suara ulang di minimal di 25 provinsi.

Menurut tim kampanye Mega-Pro, ada dugaan penggelembungan suara sebesar 28.658.634 untuk pasangan SBY-Boediono. Penggelembungan ini mengakibatkan perolehan suara mereka melonjak hingga 73.874.562 suara (60,8 persen). Menurut Mega-Pro, perolehan suara pasangan calon nomor urut dua hanya sebesar 45.215.927 (48,7 persen).
Pada putusan MK 12 Agustus 2009, MK mengakui Pilpres 2009 masih banyak kekurangan dan menilai kinerja KPU tidak profesional. Meski demikian, MK menolak gugatan dari kedua pasangan capres-cawapres JK-Win dan Mega-Pro dan menilai Pilpres 2009 sah secara hukum.

Menurut MK, pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2009 dinilai bersifat prosedural dan administratif. MK tak melihat adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang membuat pilpres perlu diulang. MK dalam pertimbangannya menyatakan, kedua pemohon tak bisa membuktikan terjadinya pelanggaran kualitatif dan kuantitatif seperti yang didalilkan.
Seusai putusan MK, KPU segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menetapkan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres terpilih, serta menetapkan Pilpres 2009 hanya satu putaran. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU, pasangan SBY-Boediono memperoleh lebih dari 50 persen suara sah dengan sebaran minimal 20 persen suara di lebih dari 17 provinsi.

Pilpres 2014 :
Pasangan Joko Widodo-M Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden/wapres terpilih periode 2014-2019 pada 22 Juli 2004 oleh KPU. Rekapitulasi perhitungan suara KPU mencatat pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mendapatkan 70.997.833 suara (53,14 persen).
Sebagai reaksi dari hasil ini, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menarik diri dan menolak pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014. Proses pilpres yang diselenggarakan KPU oleh kubu Prabowo dinilai bermasalah, cacat, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menuding KPU sebagai pelaksana, tidak adil dan tidak terbuka karena melanggar sendiri aturan yang dibuatnya.

Kubu Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2014. Persoalan yang digugat antara lain adanya sekitar 52.000 dokumen C1 (hasil rekapitulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara) yang diduga invalid, dugaan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, dan dugaan pemilu fiktif di 15 kabupaten/kota di Papua.
Setelah proses persidangan sekitar dua minggu (6 Agustus-21 Agustus 2014), MK menolak menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada 21 Agustus 2014. Dalil-dalil yang diajukan tim Prabowo-Hatta, baik mengenai kesalahan rekapitulasi suara oleh KPU maupun pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sama sekali tak terbukti.

Pasangan Prabowo-Hatta serta Koalisi Merah Putih menyatakan menerima putusan MK terkait sengketa Pemilu Presiden 2014. Namun, putusan MK tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif. Pada 22 Juli 2014, KPU mengeluarkan keputusan yang menyebutkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah sah secara konstitusional untuk dilantik sebagai presiden-wakil presiden periode 2014-2019.

Pilpres 2019 :
Berdasarkan data rekapitulasi KPU di 34 provinsi berbasis data DC1-PPWP, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat 85.036.828 suara (55,41 persen), sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 68.442.493 (44,59 persen). Jokowi-Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.
Mahkamah Konstitusi kembali menjadi penentu hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi beberapa kali sempat menyatakan tak akan mengajukan PHPU Pilpres ke MK karena dinilai sia-sia.

Menurut ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, pendaftaran sengketa kubu Prabowo-Sandi merupakan bagian dari upaya penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pihak Prabowo-Sandi menyerahkan 51 alat bukti kepada MK. Melalui permohonan itu, Prabowo-Sandi berupaya merumuskan dugaan kecurangan yang bisa dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2019.

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 dilaksanakan pada 14 Juni 2019. Ketua MK Anwar Usman menegaskan, hakim MK tidak tunduk kepada pihak mana pun serta tidak bisa diintervensi.
Setelah hampir dua minggu proses gugatan, MK membacakan putusan pada 27 Juni 2019. Hasil putusan MK menolak seluruh dalil permohonan pemohon pasangan Prabowo-Sandi terkait hasil penghitungan suara pemilihan presiden oleh KPU. Dalil pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu lalu, tidak beralasan menurut hukum, tidak relevan, serta tidak bisa dijelaskan secara hukum.

Pilpres 2024 :
Sejumlah lembaga survei pada Pilpres 2024 menyatakan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam pilpres yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Dua pasangan nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengklaim menemukan adanya dugaan kecurangan sejak sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dengan dugaan kecurangan terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif.
Menimbang sulitnya pembuktian pelanggaran TSM melalui Mahkamah Konstitusi, pada Pilpres 2024, TSM akan digulirkan melalui Hak Angket, akankah berhasil..!

Referensi :
1. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/memahami-hak-angket-dpr
2. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilpres-di-mahkamah-konstitusi

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *