Tuai Kritikan, Ormas Keagamaan Urus Tambang

Comment
X
Share

*
POSKOTA.TV – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan ormas keagamaan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada Nahdlatul Ulama (NU). Pun banyak yang mengkritik langkah Jokowi itu.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uhcok Sky Khadafi menilai, hanya judulnya saja ormas yang mengelola tambang, namun bukan ormas yang mengelolanya.

“Judulnya diberikan ke ormas. Tetapi itu ditambang, bukan ormas secara kelembagaan yang nengelola tambang,” kata Uchok saat dihubungi, kemarin.
“Seperti mobil dinas pejabat, dipakai oleh pejabat, lama-lama dimiliki oleh pejabat tersebut,” tambah Uchok.
Dia menegaskan, bahwa mengelola tambang itu bukan ranah ormas. Tugas ormas keagamaan adalah mengurus umat. Kata dia, menyarankan sebaiknya akta ormas diubah menjadi akta perusahaan jika tetap mengurus tambang.

“Tapi, kalau ormas tetap urus tambang, lebih baik akta ormas diubah dulu menjadi akta perusahaan,” ucap Uchok.
Terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus meragukan, profesional ormas keagamaan mengelola tambang. Hal ini karena tidak berkaitan.

“Saya kira sih dari sisi profesionalitas, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan itu sesuatu yang nggak nyambung sama sekali. Bagaimana pekerjaan yang sangat teknis dilakukan oleh aktivis ormas keagamaan?,” kata Lucius, kemarin.
Lucius mengatakan, Ormas keagamaan semestinya ya fokus pada isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan saja. Urusan tambang itu diserahkan ke pihak-pihak yang profesional.

“Apalagi pertambangan kerap menjadi obyek persoalan sosial yang selama ini kerap dikritisi oleh ormas keagamaan,” katanya.
Isu soal lingkungan dan ekosistemnya menjadi hal yang kerap diabaikan oleh korporasi pertambangan. Karena itu, menurut dia ormas mengurus pertambangan tidak pas.
“Jangan sampai kebijakan ini untuk mengerdilkan ormas keagamaan. Dengan diberikan peluang, pemerintah punya ruang untuk menekan ormas keagamaan,” ujar dia.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan PBNU siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya dalam siaran pers di laman resmi PBNU, kemarin.
Dikatakan, saat ini NU memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.
Gus Yahya menambahkan bahwa, di samping memiliki jaringan organisasi yang mengakar, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis untuk mengelola tanggung jawab tersebut. Gus Yahya menjamin pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional.

“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. (admin)

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *