Polemik di Desa Cicanir,Antara Kemangkrakan Proyek dan Dugaan Memonopoli Dana Desa

Comment
X
Share

POSKOTA.TV-Polemik yang mewarnai kehidupan masyarakat Desa Cicanir, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, kian hari semakin menarik perhatian awam. Bermula dari minimnya kehadiran perangkat desa yang berujung pada sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak, situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kelangsungan pemerintahan desa. Kritik dan pro kontra di antara masyarakat setempat pun bermunculan, menyoroti dugaan-dugaan yang berkembang seputar pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Isu ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cicanir secara langsung.

Menurut pengamatan, roda pemerintahan Desa Cicanir tampak berjalan kurang maksimal. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan masyarakat mayoritas hanya diurus oleh sekretaris desa. Sementara itu, beberapa ruang kerja perangkat desa lain seperti ruang kesejahteraan, pelayanan, dan bahkan ruangan kepala desa terlihat kosong dan tak terurus. Fenomena ini mencerminkan kondisi pemerintahan desa yang kurang optimal dan berpengaruh langsung terhadap layanan terhadap masyarakat.

Warga desa Cicanir (HR) menjelaskan, ” Pemandangan seperti ini sudah berangsur lama, semua perangkat desa jarang ada hanya sekretaris desa yang tersisa di balai , coba lihat ruang Kepala Desa, BPD, perangkat desa dan kegiatan karang taruna tidak ada hanya menyisakan Sekdes yang standbye di kantor”Tutur HR

Kendati seharusnya menjadi tulang punggung pemerintahan desa, kehadiran perangkat desa di Cicanir justru sangat minim. Hal ini, seperti dijelaskan oleh warga desa, telah terjadi sejak lama. Minimnya perangkat desa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa membuat sekretaris desa harus menanggung beban kerja yang seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara kepala desa dan perangkatnya.

Dampak langsung dari kondisi ini adalah terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat. Sejumlah program yang seharusnya berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program ketahanan pangan, justru terbengkalai. Proyek pembibitan ikan yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan desa, misalnya, hanya menyisakan kolam berlumpur tanpa adanya tanda-tanda kegiatan produktif di dalamnya.

Bukan hanya program ketahanan pangan, beberapa proyek lain seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di blok/dusun Pangampiran juga terlihat tidak terselesaikan dengan baik. Dana yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut seakan tidak membuahkan hasil yang berarti bagi masyarakat, meninggalkan tanya mengenai pengelolaan dan alokasi dana desa yang sudah dikeluarkan.

Perlu diketahui program ini diambil dari dana desa tahun 2022 dengan anggaran kurang lebih 180.000.000,-.Program lain yang nampak asal-asalan adalah pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang berada di blok/dusun Pangampiran dengan anggaran yang belum diketahui jelasnya.

Menanggapi situasi ini, sekretaris desa mengklaim bahwa kondisi internal desa baik-baik saja dan seluruh pekerjaan dapat diatasi olehnya. Namun, kenyataan di lapangan nampak berbeda. Kejanggalan-kejanggalan dan dugaan memonopoli dana desa semakin menguat, terutama ketika mempertimbangkan bahwa sekretaris desa harus bekerja ekstra keras menutupi ketidakaktifan perangkat desa lainnya.

Kisruh yang terjadi di Desa Cicanir, Kabupaten Majalengka, menggambarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan proyek desa. Status mangkraknya sejumlah proyek dan minimnya kehadiran perangkat desa menimbulkan berbagai spekulasi dan dugaan tidak sedap di kalangan masyarakat. Situasi ini mendorong perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah bahkan pusat untuk turun tangan mencari solusi guna memastikan bahwa dana desa digunakan sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat Desa Cicanir. (EK)

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *