Makan Gratis Telan Dana Rp71 Triliun

Comment
X
Share

POSKOTA.TV- – Alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun. Program tersebut merupakan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres kemarin.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, bahwa mengenai detail skema penyaluran anggaran sampai saat ini belum ada. Artinya, anggaran tersebut masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

“Bagaimana kalau itu belum (ditetapkan KL pelaksananya) tapi sudah masuk postur? Ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Lanjut bendahara negara ini bahwa pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sebelum dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

“Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti dari tim pak Prabowo yang akan jelaskan,” kata dia.
“Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” sambungnya.
Sementara, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono memastikan program tersebut dilakukan secara kehati-hatian dan tidak akan menambah beban APBN.

“Kami berkomitmen melakukan program unggulan pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” ujar dia.
Terpisah, Menurut pengamat sosial Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Andi Sopandi, janji politik saat pemilu kerap tidak didasarkan dengan analisa yang kuat. Artinya, program Makan Bergizi Gratis perlu kajian yang mendalam.

“Kita sebut dengan analisa SORA, S dengan strenght atau kekuatan, Oportunities dengan kemampuan membuka pikiran, R dengan result pada penerapan janji yang dicapai dan A untuk Accelerate dengan janji politik harus membuka akses percepatan,” ujar Andi Sopandi kepada Poskota, kemarin.
Dari pola pemikiran SORA jika dikaitkan dengam program tersebut, ia berpandangan tidak ada alasan yang kuat untuk mengimplementasikan janji tersebut.

“Baiknya anggaran sebesar itu diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Artinya, lebih baik memberikan kail daripada umpan. Dikhawatairkan janji makan gratis, tidak akan memberikan makna dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Menurut dia, jika tetap dilaksanakan pemberian makan gratis maka perlu pemetaan baik dan mengutamakan masyarakat miskin. Pasalnya, anggaran sebesar tersebut menjadi tak terkontrol hingga bengkaknya alokasi dana dan menguras APBN.

Maka dari itu, kata dia, perlu ada kerja sama pemerintah pusat dan daerah dengan komunitas pemberdayaan.
“Masalah klasik lainnya, berpeluang korupsi adalah distribusi bahan pangan (beras, tepung, minyak) dana pelaksana menu makan gratis harus terukur,” ujar dia. (admin)

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *