POSKOTA.TV-(Senin, 14 Oktober 2024).DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Majalengka melaksanakan silaturahmi dan menjalin kemitraan dengan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dua lembaga tersebut dan mengimplementasikan kerjasama yang saling menguntungkan. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua PJI yang baru terpilih, Rudyanto Hutasoit, dan Sekretaris BKAD, Vidi Adhitama. Pertemuan ini diharapkan dapat mendukung program-program daerah melalui publikasi media yang lebih efektif.
Silaturahmi ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan kolaborasi antara PJI dan BKAD. Dalam konteks ini, kedua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam pengelolaan informasi keuangan dan aset daerah. Melalui kerjasama ini, diharapkan media dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pelaporan tentang kinerja BKAD. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi momen bagi PJI untuk memperkenalkan kepengurusan yang baru dan meningkatkan jaringan profesional mereka.
PJI Majalengka merupakan organisasi jurnalis yang sudah ada sejak tahun 2017. Dengan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Rudyanto Hutasoit untuk periode 2024-2027, PJI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas peliputan dan publikasi di daerah. Pada kesempatan ini, Penasehat PJI, Taufik Hidayat, menyampaikan harapannya agar kerjasama yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Keberadaan PJI diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui informasi yang akurat dan terpercaya.
Taufik Hidayat, dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari BKAD. Ia juga mengapresiasi kinerja BKAD yang telah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. PJI Majalengka sangat berharap agar keberhasilan BKAD ini dapat terus terangkum dalam laporan-laporan yang berimbang dan bermanfaat. Dengan adanya kerjasama, informasi mengenai kinerja BKAD dapat dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat mendapat pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan daerah.