POSKOTA.TV-.Menjelang satu hari menuju acara debat kedua untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Majalengka 2024, Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka DR. H. Juhana Zulfan, MM , menyampaikan kritik yang tajam kepada KPU Majalengka. Acara debat pertama yang berlangsung pada 31 Oktober 2024 di Gedung Islamic Center dianggap kurang memuaskan oleh berbagai pihak. Dalam analisisnya, Juhana menguraikan sejumlah catatan penting bagi KPU dalam melaksanakan debat kedua yang dijadwalkan pada 14 November 2024. Kritik ini mencerminkan harapan akan penyelenggaraan yang lebih baik dan profesional dari KPU Majalengka.
Dalam debat perdana, Juhana menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk kurangnya inovasi dalam tayangan video yang ditampilkan. Ia mencatat bahwa videoklip lagu Indonesia Raya yang ditayangkan adalah sama dengan yang ditampilkan saat pemilihan legislatif dan presiden sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Majalengka tidak berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan segar, meskipun anggaran untuk acara debat sudah dipastikan memadai. Inovasi sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat dan menciptakan suasana yang lebih hidup selama debat berlangsung.
Video yang tidak berubah dapat mempengaruhi tingkat antusiasme pemilih. Menurut Juhana, inovasi dalam tayangan video sangat diharapkan untuk menambah nilai estetika dan keseruan debat. Ia mendorong KPU untuk lebih kreatif dan memperbarui konten yang ditampilkan agar debat tersebut lebih menarik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terlibat dan tertarik untuk menyaksikan pertarungan antar calon.
Aspek berikutnya yang disoroti adalah penempatan posisi panelis dan tamu undangan. Juhana menilai bahwa posisi panelis dan tamu seperti Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat terlihat kurang tertata. Ia menduga event organizer (EO) mungkin belum berkoordinasi dengan KPU untuk masalah ini, sehingga terlihat janggal dan tidak etis. Hal ini harus diperhatikan agar semua pihak merasa dihargai dalam acara debat.
Juhana juga mengkritik peran dua moderator dalam debat yang dinilai tidak efektif. Selain mengatur waktu, moderator harus fokus dalam mengendalikan atmosfer debat. Ia mengusulkan agar jika ada dua moderator, sebaiknya satu dari mereka membantu di belakang panggung untuk mempercepat proses dan menghemat waktu. Hal ini diharapkan bisa menjadikan debat lebih terstruktur dan efisien, sehingga para calon dapat menyampaikan masukan dengan lebih optimal.
Di samping itu, Juhana menjelaskan insiden di mana pendukung salah satu calon diminta untuk tidak menggunakan kipas bergambar calon. Menurutnya, larangan ini dapat merugikan secara politis, mengingat masa kampanye sudah dimulai. Ia menekankan pentingnya KPU untuk memastikan bahwa peraturan mengenai penggunaan atribut kampanye diungkapkan secara jelas. Ketidakjelasan ini hanya akan menciptakan kebingungan di kalangan pendukung, yang tentunya ingin menyampaikan dukungan mereka selama acara debat.(EK)
