POSKOTA.TV- Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan komitmennya dalam penanganan kebencanaan yang berhubungan dengan Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam rangka memastikan semua pihak siap menghadapi risiko yang mungkin muncul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan. Acara ini berlangsung di Gedung Yuda Pemkab Majalengka (Kamis 14/11/2024) dan dihadiri oleh berbagai stakeholder, mulai dari Dandim hingga perwakilan masyarakat.
Pemkab Majalengka berkomitmen untuk memperkuat sistem penanganan bencana di wilayahnya. Komitmen ini merupakan langkah awal untuk menjaga keselamatan masyarakat, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Pemkab berusaha untuk menerapkan strategi efektif dalam mitigasi serta penanganan potensi bencana yang bisa terjadi, khususnya saat musim hujan.
Rapat Koordinasi yang diadakan oleh BPBD merupakan upaya untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi selama Pilkada. Acara ini mengumpulkan berbagai instansi dan organisasi untuk berdiskusi dan menyusun rencana antisipasi. Diharapkan dengan adanya sinergi antar lembaga, data dan informasi terkait potensi bencana dapat dikelola dengan akurat dan cepat.
Pj. Bupati Majalengka, Dedi Supandi, memberikan peringatan terkait potensi bencana yang mungkin muncul saat pelaksanaan pemungutan suara. Beliau menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara KPU dan BPBD untuk mengantisipasi masalah yang bisa muncul di lokasi TPS. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga keamanan pilkada dari dampak bencana.
Ketua KPU Majalengka, Teguh Putra Fajar Utama, menyatakan pentingnya sinergitas antara KPU, TNI, dan Polri dalam menghadapi Pilkada 2024. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan semua tahapan pemilihan dapat berjalan lancar meskipun ada potensi bencana. Semua pihak berkomitmen untuk melindungi hak suara masyarakat serta memastikan keamanan di tempat pemungutan suara.
Data menunjukkan terdapat 2.111 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 343 Desa dan Kelurahan di 26 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 147 TPS yang berada di lokasi rawan bencana. Terutama di wilayah utara yang rentan terhadap banjir dan wilayah selatan yang rawan longsor, kondisi ini memerlukan antisipasi yang tepat.
Untuk mengantisipasi bencana saat Pilkada, KPU bersama pihak terkait menyiapkan sejumlah strategi dan langkah konkret. Koordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri menjadi kunci dalam menanggulangi potensi bencana di lokasi TPS. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan pemungutan suara dapat berlangsung dengan aman dan tertib.(EK)
