POSKOTA.TV- Kamis (30/1/2025).Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka kembali menjadi sorotan. Dalam upaya untuk menyoroti dan memperbaiki kualitas pengerjaan proyek infrastruktur, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPC PJI) Kabupaten Majalengka menggelar audensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka. Pertemuan ini mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan proyek yang dianggap tidak profesional, khususnya dalam hal pengawasan lapangan.
Pengawasan proyek seharusnya menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan mengikuti standar yang ditetapkan. Namun, dalam kasus di Majalengka, pihak PUTR mengakui bahwa buruknya kualitas pengerjaan infrastruktur dapat disebabkan oleh lemahnya peran pengawas lapangan. Kelemahan ini dapat berimplikasi serius, termasuk kualitas bangunan yang buruk, pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, serta ancaman keselamatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPC PJI mendesak agar pihak PUTR melakukan evaluasi dan pembenahan dalam pengawasan proyek infrastruktur.
Lemahnya pengawasan tidak hanya merugikan dari segi kualitas pembangunan, tetapi juga dapat menciptakan dampak jangka panjang pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Di tengah tantangan ini, Dinas PUTR memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mengawasi para pengawas lapangan serta menegakkan regulasi yang ada. Beberapa langkah yang harus diambil oleh PUTR antara lain adalah menyusun regulasi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab pengawas proyek, mengevaluasi kinerja pengawas secara berkala, serta mengawasi penggunaan anggaran untuk mencegah penyimpangan.
Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan adalah melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi para pengawas. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan standar teknik yang berlaku, tetapi juga kompetensi dalam pengawasan proyek. Dengan mengikuti bimtek, pengawas dapat memahami metode pengawasan yang efektif, serta melakukan analisis risiko proyek dengan baik, memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen kontrak yang ada.
Selain itu, bimtek juga memungkinkan pengawas untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dalam tata ruang dan perizinan proyek. Kesalahan teknis yang sering terjadi akibat pengawasan yang kurang dapat diminimalisir melalui pelatihan yang memadai. Dan, pentingnya sertifikasi keahlian juga tidak dapat diabaikan, mengingat banyak bimtek menjadi prasyarat untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Kesimpulannya, masalah pengawasan yang lemah pada proyek infrastruktur di Kabupaten Majalengka harus segera diatasi. Dinas PUTR memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengawas proyek bekerja sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Melalui bimtek dan sertifikasi yang tepat, pengawas dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga proyek infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana tanpa mengalami kendala dalam hal kualitas, anggaran, dan keselamatan. Jika situasi ini tidak segera diperbaiki, masyarakat akan terus dirugikan dengan infrastruktur yang dibangun tanpa adanya standar yang jelas.
