POSKOTA. TV | Taipei — Taiwan kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan vital dalam perekonomian dan stabilitas global, mendesak komunitas internasional untuk mengakhiri pengucilannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sebuah pernyataan terbaru, Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menyoroti kontribusi strategis negaranya, khususnya dalam industri semikonduktor, yang menjadi tulang punggung teknologi modern.
”Dunia membutuhkan Taiwan, dan Taiwan siap berbagi dengan dunia,” kata Lin, mengacu pada inisiatif “Chip in with Taiwan”.
Pernyataan ini bukan sekadar ajakan, tetapi sebuah pengingat akan realitas ekonomi global. Taiwan saat ini memproduksi lebih dari 60% pasokan chip dunia, dan yang lebih signifikan, 90% dari chip tercanggih yang digunakan dalam berbagai teknologi, dari telepon pintar hingga kecerdasan buatan. Ketergantungan global pada rantai pasok Taiwan ini membuat posisinya tak tergantikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
Tantangan dan Respons Taiwan
Menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks, pemerintahan Presiden Lai Ching-te telah meluncurkan inisiatif Empat Pilar Perdamaian untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa Taiwan dapat mempertahankan diri dari ancaman yang semakin meningkat, sambil tetap berkomitmen pada dialog damai dengan Beijing.
Melalui pendekatan Diplomasi Terpadu, Taiwan menggabungkan kekuatan teknologi, ekonomi, dan pertahanan untuk memperluas jangkauan globalnya. Ini terlihat dari berbagai proyek kerja sama yang inovatif, seperti:
- Peningkatan Keamanan Energi: Taiwan bekerja sama dengan Eswatini dalam proyek cadangan minyak, langkah penting untuk menjamin keamanan energi.
- Pengembangan Teknologi Kesehatan: Di Paraguay, Taiwan mendukung pengembangan sistem informasi rumah sakit terpadu, menunjukkan kontribusinya di bidang kesehatan global.
- Pembangunan Berkelanjutan: Dukungan bagi Palau untuk menjadi negara kepulauan cerdas menunjukkan komitmen Taiwan terhadap isu keberlanjutan.
Di tengah berbagai kontribusi ini, Taiwan tetap terhalang untuk berpartisipasi penuh dalam forum internasional seperti PBB. Menlu Lin secara tegas membantah penafsiran yang salah terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tahun 1971, yang sering dijadikan alasan untuk mengecualikan Taiwan. Ia menjelaskan bahwa resolusi itu hanya membahas siapa yang mewakili Tiongkok di PBB, bukan menentukan status kedaulatan Taiwan.
Lin menekankan bahwa pengecualian ini tidak hanya tidak adil bagi 23 juta rakyat Taiwan, tetapi juga merugikan komunitas global. Dengan semakin dekatnya ulang tahun ke-80 PBB dan tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, keterlibatan penuh Taiwan menjadi semakin krusial.
”Sudah saatnya PBB memenuhi visinya ‘tidak meninggalkan siapa pun’,” tegas Lin. “Dengan sumber daya dan keahliannya, Taiwan bisa menjadi mitra penting dalam menyelesaikan masalah global, mulai dari perubahan iklim, pandemi, hingga pembangunan ekonomi.”
Dengan pesan “Chip in with Taiwan”, Taiwan tidak hanya mengundang kerja sama dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam upaya kolektif untuk membangun dunia yang lebih damai dan sejahtera.
(Igo)
