POSKOTA.TV- .Aliansi Gerakan Majalengka Mengajar (GMM) baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka pada 1 November 2024. GMM menduga adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang dapat merugikan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Keterlibatan GMM dalam audiensi ini menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Majalengka, dan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan program pemerintah.
Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan DAK 2024 muncul seiring dengan pelaksanaan pembangunan swakelola oleh Dinas Pendidikan. Banyak pihak mencurigai bahwa proses ini terkesan tergesa-gesa dan tidak terencana dengan baik. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama orang tua siswa yang merasa berhak mengetahui transparansi anggaran pendidikan. Keterlibatan masyarakat, dalam hal ini GMM, diharapkan dapat membantu mengawasi dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif.
GMM merupakan sebuah aliansi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi dan memperjuangkan hak-hak pendidikan di Majalengka. Mereka berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan pendidikan, termasuk memastikan bahwa semua alokasi anggaran digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Dengan adanya GMM, harapannya agar suara masyarakat semakin didengar dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan. Selain itu, GMM juga ingin menanamkan budaya keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Dalam audiensi tersebut, ketua GMM, Dadang Behonk, mengungkapkan adanya dugaan intervensi Dinas Pendidikan dalam pengadaan material seperti baja ringan dan mebel. Pengadaan ini, menurut GMM, tidak dilakukan melalui tahapan yang transparan dan menyeluruh. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi korupsi dan kolusi di dalam proses tersebut. GMM meminta DPRD Majalengka untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap isu ini untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.
DPRD Majalengka dengan cepat merespons keluhan yang disampaikan oleh GMM. Wakil Ketua Komisi IV, Dhora Dorajatun, menunjukkan dukungan terhadap laporan yang disampaikan dan mengingatkan pentingnya kolaborasi antara GMM dan pemerintah daerah. Komisi IV berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah yang terlibat dalam DAK 2024. Dengan kolaborasi ini, diharapkan bisa dicegah potensi penyimpangan yang lebih besar di masa mendatang.
Kolaborasi antara GMM dan Dinas Pendidikan sangatlah krusial untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK. Pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan. GMM menegaskan bahwa mereka bukanlah rival pemerintah, tetapi mitra yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Dengan konsep kemitraan ini, diharapkan semua elemen dapat berkontribusi secara konstruktif untuk kemajuan pendidikan di Majalengka.
Menindaklanjuti laporan GMM, Komisi IV DPRD Majalengka berencana untuk memanggil Dinas Pendidikan kembali untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Rencana ini bertujuan agar segala ambiguitas dapat terjawab dan masyarakat mendapatkan kejelasan. Pemanggilan ulang ini juga diharapkan dapat menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang lebih kompeten untuk memberikan keterangan yang tepat. Dengan adanya klarifikasi yang lebih mendalam, diharapkan bisa menenangkan keresahan di masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
Lebih lanjut perwakilan dari GMM menegaskan kepada pihak Disdik di ruang audensi “Ingat! jangan anggap kami rival, tapi kita adalah mitra, agar pendidikan di Kabupaten Majalengka berjalan lancar tanpa ada drama untuk menggerogoti anggaran negara” Tegasnya
Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh GMM dan dukungan dari DPRD menunjukkan adanya upaya bersama untuk memajukan pendidikan di Majalengka. Situasi ini bisa menjadi momentum untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana pendidikan di masa depan. (EK)
