Oleh: Saiful Huda Ems.
Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke 8, banyak agenda Pemerintahan Prabowo menjadi terhambat gara-gara banyaknya campur tangan politik Jokowi, yang dimanfaatkannya untuk melindungi kepentingan politik diri dan keluarganya sendiri.
Penggunaan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politik Jokowi misalnya, membuat suasana kebangsaan terus mengalami kegaduhan, yang akibatnya banyak investor tak lagi berminat berinvestasi dan lari ke luar negeri. Terlebih investor dari luar negeri yang kini semakin malas untuk berinvestasi di Indonesia.
Mungkin karena hal itu, Presiden Prabowo mulai gerah dengan sikap-sikap politik Jokowi, dan lama-lama berusaha sedikit-demi sedikit mengambil jarak, bahkan kadang mengambil sikap sangat tegas dengan Jokowi.
Ya Jokowi, mantan Presiden yang mengakhiri masa kepemimpinannya dengan sambutan internasional yang sangat meriah, sebagai nominasi Presiden Terkorup Dunia 2024 oleh OCCRP, dan beritanya mendunia.
Kita bisa mencermati ketegasan Presiden Prabowo terhadap Jokowi itu dari kejadian dibongkarnya pagar laut. Pagar laut sepanjang 30 KM oleh TNI AL atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Kuat dugaan proyek lahan diatas laut itu sudah terbit HGB, atas kesepakatan pengusaha oligarki untuk pertukaran proyek PIK 2 dengan IKN.
Nah, begitu pagar laut sepanjang 30 KM lebih itu dibongkar oleh TNI AL, maka ambisi terselubung Jokowi yang ingin cepat-cepat menyelesaikan pembangungan IKN yang memerlukan dana perawatan Rp. 1,4 Triliun setiap bulannya kandas, dan IKN akan terancam menjadi Proyek Mangkrak Ambisius terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia !.
Padahal sebelumnya para buzzer mulai dari kelas teri, tengiri sampai Buzzer kelas Ikan Paus telah dikerahkan untuk membelokkan persepsi publik, bahwa pagar laut itu sengaja dibangun oleh para nelayan disana untuk budi daya udang. Ini bulshit tingkat tinggi yang menembus langit !.
Darimana para nelayan bisa membuat pagar dari jutaan bambu yang membentang puluhan kilometer seperti Tembok Berlin itu, kalau bukan didanai oleh oligarki yang sebelumnya melakukan kesepakatan ilegal dengan Jokowi ?!.
Proyek-proyek ambisius yang sangat banyak merugikan masyarakat dan yang mengatas namakan Proyek Strategis Nasional di era Pemerintahan Jokowi, sekarang telah banyak menuai perlawanan dari rakyat, akibatnya kemudian di masa Pemerintahan Prabowo ini telah terjadi ketidak kepastian hukum yang merugikan banyak kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga pengusaha.
Sebagai Presiden Republik Indonesia yang diperjuangkannya sangat lama, tentu Presiden Prabowo menginginkan kemajuan yang sangat berarti bagi Republik ini. Untuk melaksanakan semua itu, Presiden Prabowo tentu pula sangat membutuhkan dukungan dari semua kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga elit partai-partai politik.
Namun Sang Mantan rupanya tidak menginginkan itu, hingga ia terus menerus mengerahkan buzzer-buzzer politiknya untuk membentur-benturkan kedua kubu politik terbesar di negeri ini, yakni kubu Pemimpin Pro Demokrasi, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri dan kubu Pemerintah yang berada dalam kepemimpinan Pak Prabowo Subianto.
Padahal jika kita melihat latar belakang historis antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo telah mendorong adanya titik temu historis dan agenda-agenda ideologis. Hal ini nampak dalam Pidato politik Ibu Ketua Umum PDIP dalam Pembukaan HUT Partai, dengan mengucapkan terimakasih atas pelurusan sejarah terhadap Bung Karno.
Jadi sikap politik Ibu Megawati pada Pemerintahan Prabowo itu sangat positif, mendukung dan memperkuat, namun tidak pada Wapres Gibran Rakabuming Raka yang selalu sibuk berkampanye ria untuk kepentingan Pilpresnya. Meskipun 2029 itu masih sangat …